babelprime.id, Pangkalpinang – Pemerintah Kota Pangkalpinang di bawah kepemimpinan Wali Kota Prof. Saparudin bersama Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem kesehatan daerah. Upaya ini difokuskan pada penanggulangan penyakit menular, khususnya AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM), melalui penguatan program Resilient and Sustainable System for Health (RSSH).
Komitmen tersebut dipertegas dalam pertemuan bersama Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk menyinergikan langkah dalam mendukung program nasional penanggulangan penyakit ATM di tingkat daerah.
Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, menyampaikan bahwa penguatan sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas utama pemerintah kota pada periode 2025–2026. Selain penanganan penyakit menular, Pemkot juga mendorong peningkatan capaian kinerja gizi dan percepatan penurunan angka stunting.
Ia mengungkapkan, pada akhir 2025 Pemkot Pangkalpinang menerima penghargaan dari ADINKES atas keberhasilan dalam eliminasi penyakit menular, khususnya AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria.
Di sisi lain, pemerintah kota terus memperluas cakupan layanan kesehatan. Hal ini tercermin dari capaian Universal Health Coverage (UHC) yang telah mencapai 99,86 persen hingga Maret 2026.
Meski demikian, Dessy mengakui tren kasus penyakit ATM di Pangkalpinang masih menunjukkan peningkatan setiap tahun. Kondisi ini, menurutnya, menuntut keterlibatan seluruh pihak dalam memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian.
“Diperlukan kerja bersama untuk mendukung program prioritas ini. Kita harus menentukan langkah konkret dalam pencegahan dan pengendalian penyakit ATM, karena tren kasusnya terus meningkat. Jika bukan kita yang peduli, siapa lagi yang akan melindungi generasi mendatang,” ujarnya.
Program RSSH sendiri dirancang untuk membangun sistem kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan di daerah. Program ini menjadi bagian dari strategi Pemkot Pangkalpinang dalam menangani penyakit menular sekaligus mendukung visi pembangunan kesehatan daerah periode 2024–2026
