BABELPRIME.ID, PANGKALPINANG — Isu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menjadi perhatian. Meski sering dikaitkan dengan agenda transisi energi bersih dan visi Indonesia Emas 2045, muncul satu pertanyaan besar yang masih mengganjal: apakah masyarakat sudah benar-benar siap menerima, atau baru sebatas negara yang mendorongnya?
Pertanyaan tersebut menjadi salah satu sorotan utama dalam Diskusi Publik “Memahami Rencana PLTN di Bangka Belitung: Diskusi dan Fakta” yang digelar Forum Unit Kinerja Sarjana Bangka Belitung, Sabtu (7/2/2026), di Aston Emidary Bangka Hotel & Conference Center, Pangkalpinang.
Kegiatan ini menghadirkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, pelaku industri, tokoh masyarakat, media, hingga warga. Sejak awal, forum menegaskan bahwa rencana PLTN di Bangka Belitung masih berada pada tahap kajian dan pembahasan strategis, belum masuk fase pembangunan.
Pakar energi nuklir sekaligus Anggota Dewan Energi Nasional periode 2021–2025, Dr. Ir. Agus Puji Prasetyo, M.Eng., memaparkan bahwa tekanan kebutuhan energi nasional semakin besar. Menurutnya, pertumbuhan pembangkit listrik Indonesia saat ini baru berada di kisaran 3 hingga 3,5 GW per tahun. Angka tersebut dinilai jauh dari kebutuhan ideal, yakni minimal 6 hingga 7 GW per tahun.
“Kalau kapasitas pembangkit tidak dikejar, kita akan tertinggal,” tegas Agus.
Ia menambahkan, arah kebijakan energi nasional kini mulai berubah. Melalui PP Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, energi nuklir sudah masuk dalam peta jalan jangka panjang untuk menjaga bauran energi sekaligus mengejar target penurunan emisi karbon.
Selain itu, Agus menilai PLTN juga memiliki peluang ekonomi, termasuk potensi penyerapan tenaga kerja. Ia menyebut kebutuhan tenaga kerja bisa mencapai 6.850 orang apabila proyek PLTN benar-benar terealisasi, dengan catatan kesiapan SDM dan regulasi harus dipenuhi secara matang.
Di sisi lain, Dr. Ahmad Nahwani, ST., MT menilai tantangan terbesar justru ada pada kesiapan non-teknis. Ia mengungkapkan, dari 19 aspek kesiapan nasional, masih terdapat tiga aspek yang belum dinyatakan siap. Salah satu yang paling krusial adalah keterlibatan pemangku kepentingan dan masyarakat.
Menurutnya, penerimaan publik sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan masyarakat, pengalaman historis, serta persepsi risiko.
“Kalau kepercayaan masyarakat rendah, teknologi secanggih apa pun akan sulit diterima,” ujarnya.
Ia menambahkan, komunikasi pemerintah terkait isu nuklir selama ini masih belum konsisten. Edukasi, menurutnya, harus dilakukan secara berkelanjutan, terbuka, dan tidak bersifat sesaat.
Sementara itu, perwakilan PT Thorcon Power Indonesia, Andri Yanto, menjelaskan teknologi yang diperkenalkan adalah reaktor modular berbasis garam cair (molten salt) dengan bahan bakar thorium. Ia menyebut teknologi tersebut dirancang memiliki sistem keselamatan pasif, sehingga mampu menstabilkan kondisi reaktor tanpa bergantung penuh pada operator.
Namun, ia menegaskan bahwa pengembangan yang sedang berjalan saat ini masih berada pada tahap pelisensian dan riset, bukan pembangunan PLTN komersial. Bahkan, yang dibahas masih sebatas demonstration plant yang direkomendasikan berada di pulau tidak berpenghuni dan jauh dari kawasan permukiman.
Bangka Belitung sendiri disebut masuk dalam wilayah kajian karena dinilai relatif aman dari ancaman gempa bumi. Meski demikian, Ir. M. Natsir mengingatkan bahwa faktor geologi bukan satu-satunya penentu. Menurutnya, aspek sosial juga harus dihitung secara serius, termasuk persoalan kemiskinan, pengangguran, kesehatan, hingga kesenjangan pendidikan.
Ia menilai kekhawatiran masyarakat mengenai dampak radiasi dan isu kesehatan jangka panjang masih cukup kuat. Karena itu, ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan pelibatan publik sejak tahap awal.
Diskusi publik tersebut menunjukkan satu kesimpulan besar: PLTN memang mulai diposisikan sebagai opsi energi masa depan, namun penerimaan sosial masih menjadi tantangan utama. Tanpa transparansi, komunikasi yang jelas, dan ruang partisipasi publik, wacana PLTN berisiko menjadi kebijakan elitis yang tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat.
Forum ini pun menjadi pengingat bahwa energi masa depan tidak hanya berbicara soal teknologi, tetapi juga tentang kepercayaan dan keberanian untuk mendengar suara warga.
